Tes CPNS 2018: Wajib Diketahui Peserta SKB

RakyatDigital. Sejumlah instansi pemerintah pusat sudah mengumumkan nama-nama peserta tes CPNS 2018 yang lolos ke tahap SKB (seleksi kompetensi bidang).

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, sebelum fase SKB diumumkan, harus melalui empat tahap verifikasi dan validasi (verval). Pada tahap IV dan III verval dilakukan oleh pejabat pratama BKN.

Kemudian pada verval tahap II dipegang langsung oleh deputi (eselon I) di BKN. Dan terakhir pada tahap I merupakan persetujuan atau approve dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

"Zero mistake. Inilah tujuan utama verval sampai empat tahap itu," katanya seperti diberitakan Jawa Pos. Jika sudah mendapatkan approve dari kepala BKN, berarti nama-nama peserta SKB sudah bisa diumumkan oleh instansi masing-masing.

BKN juga menyebutkan instansi pusat yang sudah mengeluarkan pengumuman fase SKB. Di antaranya, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendag, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan Kemenpora.

Kemudian Komnas HAM, PPATK, BKPM, dan BNPB. Lalu ada Setjen MPR, Setjen DPR, dan Arsip Nasional (Anri). Proses ini terus berlangsung dan datanya bergerak dinamis.

Lebih lanjut Ridwan menyampaikan proses verval masih berlangsung dan diperkirakan akan rampung seluruhnya pada akhir November. Sementara target pelaksanaan SKB awal Desember. "Jadi BKN optimistis proses verval rampung bulan November ini,” jelasnya.

Kepada pelamar yang namanya lolos ke fase SKB, diharapkan untuk mempersiapkan diri. Membaca dengan seksama ketentuan pelaksanaan SKB yang diatur instansi masing-masing. Ridwan menegaskan bahwa soal SKB bukan dibuat oleh BKN.

Tetapi oleh instansi terkait. Mislanya soal SKB formasi guru dibuat oleh Kemendikbud. Lalu soal SKB tenaga kesehatan dibuat oleh Kemenkes.

Ridan juga mengatakan soal SKB sesuai bidang pekerjaan. Bagi Pemda, pelaksanaan SKB wajajib pakai ujian tulis berbasis cara assisted test (CAT) BKN. Jumlah soalnya 100 buah dan waktu pengerjaannya 90 menit.

"(Durasinya, Red) Sama seperti SKD," tutur dia. Sedangkan SKB untuk instansi pusat bentuknya beragam.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Novel Bamukmin Meminta Polisi Agar Tidak Mengizinkan Aksi 212 Tandingan yang Diinisiasi Kapitra Ampera

HarianPress . Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin meminta pihak kepolisian untuk tidak memberikan izin digelarnya Reuni 212 yang diinisiasi Kapitra Ampera di waktu dan tempat yang sama. Novel Bamukmin mengatakan aksi tandingan tersebut pasti bermuatan politis. “Soal aksi tandingan sah-sah saja tapi saya meminta polisi untuk tidak memberikan izin karena jika dalam satu waktu dan tempat yang sama diadakan dua aksi dengan pandangan politik berbeda maka bisa berpotensi terjadi gesekan,” jelas Novel Bamukmin di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Novel menegaskan aksi tandingan yang diinisiasi Kapitra lebih pantas tidak diberikan izin lantaran melanggar kawasan car free day (CFD). “Saya sudah lihat denah rutenya yaitu sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin yang melanggar jalur masyarakat umum di mana tidak boleh ada kegiatan politik di dalamnya,” kata Novel. Tak hanya itu, ia khawatir akan ada gesekan bila aksi serupa digelar di lokasi yang berdekatan. “Apal
Baca selengkapnya

Pemerintah Dinilai Cukup Lambat Merespons Perkembangan Ekonomi Digital

ChannelRakyat . Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Yon Arsal mengungkapkan, pemerintah cenderung lambat dalam merespons perkembangan ekonomi digital yang begitu cepat. Padahal banyak potensi pajak yang bisa diterima negara melalui kehadiran e-commerce yang kini terus berkembang. "Memang biasanya, di mana-mana pemerintah relatif pandangan umum terkesan lambat mengantisipasi perubahan yang amat cepat ini," kata Yon di Auditorium Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesi (UI), Depok. Menurut Yon, perubahan cepat itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya DJP dalam mengawal perpajakan di Indonesia. Apalagi kini perusahaan-perusahaan di Tanah Air terus berkembang dan menggeliat. "Challenge-nya adalah bagaimana pemerintah untuk bisa secara cepat merespons perubahan yang terjadi. (Persoalan ini) tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh negara," ujarnya. Dia menjelaskan, kendati demikian pihaknya tetap m
Baca selengkapnya

Menhub Ingin Kembangkan Kapal Bambu Karya ITS

BuletinNasional . Kementerian Perhubungan tertarik berkerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengembangkan inovasi kapal bambu buatan mereka. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat, kapal bambu tersebut nantinya bisa ditempatkan di tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. "Saya tertarik ada kapal dari bambu. Kami akan aplikasikan ke tempat wisata karena itu kearifan lokal. Kami juga ada program pemberdayaan masyarakat yang jumlahnya 11 ribu. Kami ingin apa yang dilakukan dalam proyek pemberdayaan masyarakat relevan dengan domain kami," kata Budi Karya saat mengunjungi ITS, Surabaya, Jumat . Budi menjelaskan, kapal bambu buatan ITS sangat cocok ditempatkan di obyek wisata. Diharapkan ditempatkannya kapal bambu dapat menjadi stimulus bagi orang lain untuk mereplikasi pembuatan kapal berbahan dasar bambu tersebut. Mengingat saat ini bahan dasar kapal dari kayu sudah semakin susah didapat dibanding bambu yang lebih praktis dan mudah did
Baca selengkapnya